Resources

Senin, January 31, 2011 - 12:26
In the world where efforts to attach adjectival characters to place meanings and differentiate every object that exists are continuously conducted, efforts to understand human nature are also relentlessly conducted. As Wenona Giles and Jennifer Hyndman (2004) is stating the human body as “a site always marked by relations of gender, class, nation, race, caste, religion, and geographical location.” The nature of men and women were also given meanings and differentiated by attaching masculine or feminine characters into adjectival language, in which men naturally only possess masculine characters, while women naturally only have feminine characters. Strong, brave, dominant are called masculine characters considered as men’s natural features, while gentle, weak, submissive are called feminine characters considered as women’s natural features. These differentiations between masculine and feminine characters also happened in the language of international politics,...
Rabu, May 26, 2010 - 13:37
Penyebab utama konflik di Aceh yang sekarang berlangsung mempunyai akar sejarah yang panjang yang merupakan akumulasi ketidakadilan dalam bidang politik, sosial-agama, eknomi dan HAM. Di era Sukarno, Aceh sebagai "daerah modal" kemerdekaan mengalami kekecewaan melalui "degradasi politik" dimana terjadi penurunan status propinsi Aceh. Setelah itu janji perdamaian dengan keistimewaan dalam agama dan pendidikan tidak pula dilaksanakan. Pada era Suharto Aceh telah berperan sebagai "daerah modal" pembangunan. Konflik Aceh mendapat dimensi baru dengan adanya minyak dan gas pada tahun 1970an dimana pusat memperoleh keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan bagian Aceh (kurang dari 5%). Kesan "Air Susu dibaias Air Tuba" pernah dikemukakan sebagai perlakuan pusat pada Aceh. Pada saat itu (1976) muncul pula pemberontakan Hasan Tiro yang bermula di Pidie namun pemerintah dapat memperlemahnya sampai tahun 1980an. Suatu peristiwa penting...
Rabu, May 26, 2010 - 13:35
  Tepat sehari setelah peringatan hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2007, berbagai media memuat foto wajah ceria 76 Guru Bantu Sekolah (GBS) dari puluhan SD daerah terpencil. Mereka datang berbondong-bondong dari  pinggir aliran sungai Citarum, Purwakarta untuk nazar, sekedar berfoto bersama di depan Istana Negara. Mereka melemparkan topi wisuda mereka ke udara, seolah-olah pamer kegembiraan kepada SBY-JK atas keberhasilan mereka menyelesaikan Program D2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPI Bandung.   Mungkin tak banyak yang menyimak apa makna simbolik di balik adegan ini. Apalagi bertanya kritis, bukankah para Guru Bantu yang diangkat pemerintah itu idealnya sudah memiliki ijazah minimal D2? Nah, justru di sinilah ceriteranya.   Para Guru Bantu Sekolah ini, rupanya selama hampir 3 tahun berjuang kuliah sambil mengajar dengan hanya bermodal gaji pemerintah Rp. 460 ribu rupiah per bulan. Tentu saja uang itu tak cukup. Karena itu, banyak dari mereka terpaksa harus...
Rabu, May 26, 2010 - 13:21
Dalam pen-Takdir-annya sebagai negara kepulauan atau negara maritim yang masyarakatnya bersifat majemuk (plural society), pemerintah dan masyarakat Indonesia masih harus belajar banyak dari sejarah perjalanannya sendiri tentang bagaimana mengelola kemajemukan tersebut agar menjadi modal sosial pembangunan bangsa.[1] Masyarakat majemuk yang tersusun oleh keragaman kelompok etnik (etnic group) atau suku bangsa beserta tradisi-budayanya itu, tidak hanya berpeluang menjadikan  Indonesia sebagai negara yang kuat di masa mendatang, tetapi juga berpotensi mendorong timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam sendi-sendi integrasi negara-bangsa (nation-state), jika dinamika kemajemukan sosial-budaya itu tidak dapat dikelola dengan baik. [1]Konsep masyarakat majemuk pertama kali dikemukakan oleh Furnivall (1980: 86-96) ketika ia memahami fenomena sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Ia melihat masyarakat majemuk tersusun oleh kelompok-kelompok sosial pribumi (...
Rabu, May 26, 2010 - 13:20
Diseluruh dunia, gejala fragmentasi sosial di masa pasca dingin tampak meluas. Konflik antar golongna yang terjadi antar Negara, telah menjadi bahasn para akademisi. Berbagai istilah yang mengindikasi fragmentasi sosial muncul seperti etno-nasionalisme, neo-tribalisme, the coming anarchy, atau ancient hatreds. Banyak negara, baik yang baru merdeka maupun yang sudah lama berdiri, mendadak dihadapkan pada konflik – konflik sosial, baik berupa konflik etnik, budaya, agama, atau politik, dalam tapal batas mereka sendiri. Demikian juga bencana alam yang sewaktu – waktu menimpa, menjadikan banyak negara terancam krisis secara mendadak. Konflik internal maupun bencana alam itu telah menyebabkan perpindahan penduduk besar -besaran. Mereka yang terancam kehidupannya terpaksa berpindah melarikan diri ketempat yang lebih aman. Perpindahan berskala besar seperti ini dapat mengancam eksistensi negara, merobek – robek tatanan sosial dan persatuan nasional, dan menyebsabkan...
Rabu, May 26, 2010 - 13:17
Hutan Lindung Gunung Lumut di Kabupaten Pasir Tanah Grogot Kalimantan Timur menyimpan misteri disepanjuang jejak leluhur suku-suku Dayak yang panjang. Kawasan hutan lindung dengan keanekaragaman hayati yang masih cukup terawat itu telah menyampaikan pesan kepada pencinta lingkungan betapa kelestarian sebagai sebuah kata yang tak terbantahkan mengenai tanggungjawabnya untuk masa depan manusia. Tetapi bukanlah suatu hal yang aneh pula di negeri ini bahwa keanekaragaman hayati yang diagungkan itu kapan saja bisa menjadi musnah, lingkungan mega biodiversity itu dapat saja hancur berantakan manakala sang manusia mengabaikannya dan sekaligus memporak porandakannya. Kalau hutan lindung ini dibuka, maka akan terjadi banjir dahsyat yang tidak hanya melanda kabupaten Pasir di Kalimantan Timur, tetapi juga akan menerjang propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, demikian penuturan Pak Sewok ( 65 tahun) Kepala Adat Suku Paser Kampung Rantau Layung, sebuah kampung yang berada di...
Rabu, May 26, 2010 - 13:15
Seputar bulan Juli-September 2002, menyusul pemberlakuan Imigration Act No 1154 tahun 2002 oleh pemerintah Malaysia, ratusan ribu ribu tenaga kerja Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi (undocumented migrant worker) yang bekerja di Malaysia dideportasi lewat Nunukan. Tidak kurang dari 350.000 TKI dikembalikan ke Indonesia, 70 diantaranya meninggal dunia akibat buruknya penanganan selama periode pemulangan tersebut, seperti karena sanitasi yang buruk, sehingga memicu terjadinya berbagai penyakit. Sekitar 700 orang ditahan di kamp penampungan oleh Pemerintah Malaysia, sementara 23 lainnya menghadapi hukuman cambuk. Elit-elit politik di kedua negara saling melontarkan kecaman, disusul oleh insiden pembakaran bendera Malaysia di Jakarta. Malaysia membalas secara reaktif dengan mengeluarkan travel warning bagi warga negaranya yang akan bepergian ke Indonesia. Periode tersebut boleh dikatakan menjadi salah satu titik terburuk dalam hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan...
Rabu, May 26, 2010 - 13:13
Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan, baik di Sambas (1999) maupun di Sampit (2001), sampai saat ini belum tampak tercapainya suatu rekonsiliasi yang dapat menjamin terwujudnya perdamaian dan integrasi sosial untuk menjamin kelangsungan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya-upaya untuk mencapai rekonsiliasi tersebut telah berkali-kali dilakukan dengan jalan menyelenggarakan “musyawarah” yang melibatkan tokoh-tokoh kelompok masyarakat yang bertikai, seperti “Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan” di NAM Centre Jakarta (Maret 2001) dan “Musyawarah Tekad Mufakat Rakyat Kalimantan” di Batu, Malang (Februari 2002). Di samping itu, diskusi, seminar, dialog, dan publikasi buku hasil pengamatan dan penelitian telah dilakukan untuk mencari solusi konflik dan menciptakan perdamaian yang permanen.
Rabu, May 26, 2010 - 13:12
Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan, baik di Sambas (1999) maupun di Sampit (2001), sampai saat ini belum tampak tercapainya suatu rekonsiliasi yang dapat menjamin terwujudnya perdamaian dan integrasi sosial untuk menjamin kelangsungan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya-upaya untuk mencapai rekonsiliasi tersebut telah berkali-kali dilakukan dengan jalan menyelenggarakan “musyawarah” yang melibatkan tokoh-tokoh kelompok masyarakat yang bertikai, seperti “Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan” di NAM Centre Jakarta (Maret 2001) dan “Musyawarah Tekad Mufakat Rakyat Kalimantan” di Batu, Malang (Februari 2002). Di samping itu, diskusi, seminar, dialog, dan publikasi buku hasil pengamatan dan penelitian telah dilakukan untuk mencari solusi konflik dan menciptakan perdamaian yang permanen.
Rabu, May 26, 2010 - 13:03
Dalam beberapa bulan terakhir, Aceh kembali menjadi sorotan dunia. Pertama karena kembalinya Hasan Tiro, tokoh legendaris perjuangan kemerdekaan Aceh ke kampung halamannya. Yang kedua adalah penganugerahan hadiah Nobel kepada Martti Ahtisari, mediator proses perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM yang menghasilkan MoU Helsinski tahun 2005 yang lalu. Kehadiran Hasan Tiro dinilai banyak pihak sebagai hal yang positif.Terlebih karena dalam pesan yang disampaikannya, tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjuangan GAM ini menyiratkan dukungan penuhnya pada proses perdamaian yang telah berlangsung di Aceh. Terpilihnya Ahtisari sebagai penerima hadiah Nobel ini juga menggambarkan bagaimana proses perdamaian di Aceh menjadi inspirasi bagi dunia internasional. Namun ada yang menarik sehubungan dengan penganugerahan hadiah Nobel ini. Kishore Mahbubani, dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura berkomentar bahwa hadiah nobel tersebut lebih berhak untuk diberikan kepada...
Rabu, May 26, 2010 - 13:00
On the morning of 26 December 2004, an earthquake measuring 8.7 on the Richter scale struck off the coast of Aceh province, and was followed shortly afterwards by one of the most devastating tsunamis in recorded history, a monstrous tidal wave that flattened communities along the west and north coasts of the province. At least 1,400 villages in the province of Aceh, which is located on the northern tip of Sumatra Island, Indonesia, were wiped off the face of the earth, with nothing left behind except mud, ruins and bloated, putrefying corpses – a tragedy of unparallel proportions in the history of Indonesia, and possibly also the world. People around the globe were shocked to see the lives of so many human beings extinguished in what was little more than the blink of an eye. Those who survived were left to flounder in a new world full of pain and desperation, at a loss to know how to survive, forced to live a life full of uncertainty as displaced persons in tents.  
Rabu, May 26, 2010 - 12:56
Internal displacement “shall last no longer than required by the circumstances,” the Guiding Principles on Internal Displacement stipulate. It is now well recognized that to be internally displaced is to be exposed to a range of particular risks and vulnerabilities, even if it does not create a legal status. Bringing an end to this precarious plight is critically important. However, if decided prematurely, it can have serious ramifications. There consequently has to be an understanding of how to define and realize this end in a manner that respects the safety and security of the displaced.
Rabu, May 26, 2010 - 12:54
Among the first of the governmental reforms that have been initiated in the period since the downfall of former President Suharto's New Order, an era identified by the very term Reformasi[1] (literally, Reformation), has been the legislation concerning regional autonomy (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah [GOI 1999]). Responding to the demands of various provinces for greater control of their revenues, most importantly a greater proportion of the profit from the exploitation of local resources (e.g. natural gas in Aceh, oil in Riau, gold and diamonds in South Kalimantan, copra cloves, and chocolate in North Sulawesi, gold and copper in Papua [formerly Irian Jaya]), this legislation, according to the introduction to the published edition, seeks to meet the `challenge of global competition' (`tantangan persaingan global') and to `emphasise democratic principles, the role of society,...
Rabu, May 26, 2010 - 12:53
December 13th, 2003, marked the end of a joint Indonesian-American education project that has occupied most of my thoughts and activities for past two years. On my return to Ohio University (OU) in the fall of 2001, in fact two weeks into my first quarter, I was presented with the challenge of drafting an initial plan for tolerance education training to be done in Indonesia. This would be one part of a larger, multi-perspective Conflict Resolution Training-Of-Trainers (TOT) grant proposal for which the Center for Research on Intergroup Relations and Conflict Resolution (CERIC) at the University of Indonesia (UI) and Center for Southeast Asian Studies at OU, was applying. It was a collaborative response to help with the increasing rate of communal and ethnic violence which has been occurring in Indonesia since 1997. In Spring 2002, the U.S. State Department awarded our group with the funding to begin. Little did we know then that this project would become the major focus of my second...

Warning: Duplicate entry '308982' for key 1 query: INSERT INTO crc_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:417:\"Table './ceric_fisip_ui_ac_id/crc_accesslog' is marked as crashed and should be repaired\nquery: INSERT INTO crc_accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('Resources | Center for Research on Intergroup Relation and Conflict Resolution', 'resources', '', '54.81.195.240', 0, '85a2d38103eba2599ed3fde832b952cd', 276, 1511374892)\";s:5:\"%file\";s:75:\"/home/ceric-fisip.ui.ac.id/public_html/modules/statistics/statistics.module\";s:5:\"%line\";i:63;}', 3, '', 'http://ceri in /home/ceric-fisip.ui.ac.id/public_html/includes/database.mysql.inc on line 135